PERJANJIAN KERJASAMA

PEMASARAN LAYANAN INTERNET DAN MULTIMEDIA DI WILAYAH JABODETABEK DAN SEKITARNYA

 

  1. PT ……………………….. / CV ……………………..…/INDIVIDU………………………….. :

Berkedudukan di ………………………….., beralamat di Jl. ……………………..… , …………………………… dalam perbuatan hukum ini  diwakili secara sah oleh …………………………selaku………………………….., selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

  1. VINET

Berkedudukan di Bekasi, beralamat di Kompleks Permata Regensi Jl.Durian ll Blok H1/No.12 Wanasari Cibitung, Bekasi 17520 dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Nurman Teguh Novianto selaku Chief Executive Officer Vinet, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai  PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

  1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan atau individu yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang Information Teknologi / IT Solution / Hosting / Layanan Hotspot dan sejenisnya
  2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Jasa yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang IT Solution And Managed Services dengan Nama VINET sebagai Pemegang Izin Reseller dari PT.REMALA ABADI Internet Service Provider (ISP) Nomor 274 Tahun 2016
  3. Objek Perjanjian adalah : Pemasaran dan Operasional Layanan Internet dan turunannya, di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.                               

DEFINISI

  1. Perjanjian adalah keseluruhan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh PARA PIHAK.
  2. Lokasi adalah area atau tempat dimana berlakunya berlakunya perjanjian.
  3. Pelanggan adalah Perorangan Atau Badan Hukum yang berkedudukan sebagai pemilik rumah atau penghuni unit atau badan usaha atau institusi di wilayah cakupan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
  4. Jaringan kabel adalah media untuk penyebaran internet.
  5. Jaringan Jalur Utama Fiber Optic adalah Jaringan Fiber Optic Back Bone, yang berfungsi sebagai jalur utama kabel Fiber Optic di luar Jaringan Jalur Distribusi Fiber Optic (ukuran kabel minimum 6 Core keatas).
  6. Jaringan Distribusi Internet adalah jaringan Internet yang langsung mengarah ke Pelanggan.
  7. Jaringan Wireless adalah jaringan non kabel untuk distribusi internet dan data ke Pelanggan.
  8. Tiang adalah media untuk menempatkan (tumpuan) jaringan Internet.
  9. Bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit per detik atau yang biasanya disebut dengan bit per second (bps), antara server dan client dalam waktu tertentu. Atau definisi bandwidth yaitu luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi.
  10. Perangkat adalah benda atau alat yang bekerja menurut fungsinya masing-masing untuk mencapai sebuah hasil atau tujuan.
  11. Wireless PTP dan PTMP adalah methode koneksi pelanggan melalui jaringan wireless PARA PIHAK.
  12. Periode Penagihan adalah jangka waktu penagihan ke pelanggan yaitu satu periode adalah satu bulan berjalan.

MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Perjanjian ini dilaksanakan sebagai dasar untuk Kerja sama Operasional dan Pemasaran Layanan Internet, di wilayah cakupan layanan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
  2. PARA PIHAK sepakat untuk tunduk pada peraturan-peraturan dan mentaati segala ketentuan berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah.

PELAKSANAAN

    1. PARA PIHAK sepakat untuk menjual Internet ke Pelanggan dengan ketentuan yang tertera di dalam Lampiran 1.
    2. Pihak Pertama sepakat untuk menjual internet ke Pelanggan residential dan soho dengan maksimal penawaran sebesar Rp 750.000.
    3. Apabila Pihak Pertama mempunyai klien di atas harga maksimal penawaran, maka akan menjadi klien Pihak Kedua. Pihak Pertama mendapatkan bagi hasil sebesar 5%
    4. PIHAK KEDUA sanggup menyediakan Bandwidth Internasional / Lokal maupun Content sesuai dengan kebutuhan PIHAK
    5. PIHAK KEDUA melakukan pengaturan, monitoring dan aktivasi penggunaan Bandwidth serta memastikan Bandwidth yang disalurkan berjalan Stabil.
    6. Bandwidth akan disalurkan dari perangkat PIHAK KEDUA ke End User ( Pelanggan) melalui peralatan milik PIHAK PERTAMA.
    7. Bandwidth dalam pasal 4 diatas akan diantar oleh PIHAK KEDUA sampai titik terminasi / peralatan PIHAK PERTAMA
    8. PIHAK KEDUA jika dibutuhkan PIHAK PERTAMA bersedia untuk menyediakan Jaringan Distribusi untuk kebutuhan pelanggan dalam wilayah PIHAK PERTAMA.
    9. PIHAK PERTAMA akan menyediakan ruangan untuk perangkat distribusi PIHAK KEDUA, menyediakan Izin Lingkungan, Perumahan maupun paguyuban yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin keamanan perangkat, peralatan maupun akses yang digelar PIHAK KEDUA di Area Layanan PIHAK PERTAMA
    10. PIHAK KEDUA bersedia untuk secara bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melakukan Instalasi jaringan internet dan pemasangan perangkat ke konsumen yang berada di area PIHAK PERTAMA
    11. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam melakukan penagihan layanan internet dan turunannya atas nama PIHAK KEDUA ke Pelanggan di area PIHAK PERTAMA.
    12. PIHAK PERTAMA bersedia untuk melakukan promosi dengan Brosur dan Spanduk yang disiapkan oleh Para Pihak.
    13. PIHAK PERTAMA bersedia untuk membuat Kontrak Pelanggan untuk mencatat data Pelanggan Internet an tutunannya atas nama PIHAK KEDUA.
    14. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan Berita Acara (BA) Aktivasi, form berlangganandari Pelanggan kepada PIHAK KEDUA.
    15. PARA PIHAK bersama-sama menyediakan Customer Service yang bertanggung jawab atas gangguan dan layanan internet dan turunannya. dimana customer service yang berhubungan langsung kepada pelanggan di area PIHAK PERTAMA adalah tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
    16. Perbaikan layanan dikarenakan gangguan jaringan distribusi akan dilakukan secara bersama-sama oleh Para Pihak, dengan pembagian tugas sebagai berikut :
    17.         16.a.: PIHAK PERTAMA Bertanggung jawab atas Installasi kabel Rumah (IKR) dan jaringan wireless
      internal PIHAK PERTAMA
              14.b : PIHAK KEDUA Bertanggung jawab atas dari titik distribusi Internet dan backbone jaringan
      internet dari titik pertemuan PIHAK PERTAMA  ke arah router PIHAK KEDUA.

    18. PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA bisa melaksanakan pemeliharaan, dan atau                          perbaikan  di Jaringan Jalur Utama milik PIHAK KEDUA yang berlokasi diarea layanan PIHAK PERTAMA.
    19. PiHAK KEDUA akan menambahkan Jaringan Internet untuk dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA jika diperlukan                  oleh PIHAK PERTAMA.
    20. PARA PIHAK sepakat Pelanggan wajib membayarkan tagihan melalui transfer ke Virtual Account pada Rekening
      Bank PIHAK KEDUA dengan due date pembayaran Pelanggan setiap tanggal 5 setiap bulannya.
    21. Setiap minggu kedua di bulan yang sama dalam periode penagihan, PARA PIHAK sepakat bersama–sama melakukan rekonsiliasi daftar tagihan pelanggan, daftar pelanggan yang sudah bayar, dan daftar pelanggan yang belum bayar per periode penagihan.
    22. PIHAK PERTAMA Sepakat dikarenakan rumitnya revisi efaktur, untuk pelanggan tidak bisa berhenti di bulan berjalan, untuk penghentian layanan hanya bisa dilakukan di bulan depan periode berjalan,yang artinya berhenti berlangganan wajib diajukan / diinformasikan ke pihak kedua 1 bulan sebelumnya.
    23. Untuk pelanggan yang belum melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu penagihan PIHAK PERTAMA setuju untuk menalangi / mengcover tagihan tersebut.
    24. Setelah rekonsile maka hak PIHAK PERTAMA akan ditransfer ke rekening PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA membuat invoice / tagihan ke PIHAK KEDUA ,dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan pajak dipotong PPH.
    25. Jika terdapat Pelanggan Internet yang belum bayar sampai tanggal 5 Bulan berjalan, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk memutus sementara koneksi internet Pelanggan. Jika sampai tanggal 20 bulan berjalan Pelanggan belum melakukan pembayaran maka Pihak Pertama wajib melakukan penarikan semua Perangkat milik PIHAK KEDUA dari Pelanggan.
    26. Sesuai dengan Maksud dan Tujuan Perjanjian ini di Pasal 2 (Pertama) ayat ke 2 (kedua), maka Pihak KEDUA dengan ketentuan Undang – undang, untuk memperlancar pekerjaan PIHAK PERTAMA.
    27. Pihak Kedua akan menerbitkan Invoice untuk penagihan internet di bulan berjalan berdasarkan Daftar Pelanggan yang diserahkan oleh Pihak Pertama setiap ada aktivasi pelanggan baru maupun perpindahan layanan.
    28. Nomor ID Pelanggan diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
    29. Seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sepenuhnya adalah merupakan tanggung jawab dan beban masing-masing Pihak sesuai tanggung jawabnya.
    30. Segala beban pajak yang timbul atas transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, adalah menjadi beban dan tanggung jawab dari masing-masing Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang di bidang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

  1. Berhak mendapatkan Royalty sebesar 30% dari iuran Internet Pelanggan setiap bulannya.
  2. Wajib membayarkan tagihan BANDWIDTH INTERNET sesuai dengan kebutuhan pelanggan di area layanan PIHAK PERTAMA
  3. Wajib membayarkan tagihan layanan IP Pipa / Bandwith sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
  4. Wajib memberikan seluruh Daftar Pelanggan Eksisting kepada PIHAK PERTAMA
  5. Wajib memberikan konfirmasi Daftar Pelanggan di area PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebelum dilakukan aktivasi internet oleh PIHAK KEDUA.
  6. Wajib mengadakan komunikasi dengan PIHAK KEDUA demi terwujudnya kerjasama yang baik.
  7. Wajib untuk menjunjung norma – norma bisnis dan hukum di Indonesia.
  8. PIHAK PERTAMA Tidak boleh menawarkan pelanggan baru yang sudah menjadi pelanggan PIHAK KEDUA.
  9. Pihak PERTAMA tidak di perkenankan menggunakan frekuensi yang di larang oleh institusi negara, atau merujuk ketentuan dari Balai Monitoring

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

  1. Berhak menerima Royalty sebesar 70% dari Iuran Internet Pelanggan setiap bulannya.
  2. Berhak menagih pemakaian Bandwidth INTERNET maupun layanan IP Pipa / Bandwith yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA.
  3. Berhak untuk memasang hardware dan atau software yang diperlukan untuk setiap jaringan distribusi internet ke Pelanggan di area PIHAK PERTAMA untuk menjaga kestabilan kualitas bandwidth.
  4. Berhak melakukan manajemen dan monitoring bandwidth, Frekuensi serta aktivasi setiap Pelanggan di area PIHAK PERTAMA.
  5. Berhak melakukan terminasi bandwidth sepihak apabila ditemukan suatu kejanggalan terkait administrasi dan atau tehnis yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
  6. Wajib mengadakan komunikasi dengan PIHAK PERTAMA demi terwujudnya kerjasama yang baik.
  7. Wajib mempunyai ijin Operator Internet, untuk mendukung kelancaran pekerjaan PIHAK PERTAMA.
  8. Biaya maintenance perangkat milik PIHAK KEDUA menjadi kewajiban dari PIHAK KEDUA.
  9. Wajib untuk menjunjung norma – norma bisnis dan hukum di Indonesia.

PERIZINAN

  1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas perizinan dalam penggunaan Bandwidth atau izin operator internet.
  2. PARA PIHAK Bertanggung jawab penuh atas perizinan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (tiga).
  3. PARA PIHAK dengan ini berjanji untuk memberikan segala bantuan yang dibutuhkan PARA PIHAK guna menyelesaikan segala hal yang menyangkut Perjanjian Kerjasama ini.

WAKIL DAN KOORDINATOR PARA PIHAK

Dalam pelaksanaan pekerjaan, terkait dengan administrasi maupun teknis di lapangan, maka para pihak menunjuk wakil – wakil dan alamat korespondensi resmi para pihak, sebagai berikut:

Pihak Pertama diwakili oleh :

Nama                  :………………………………………………………………………………..

Alamat                : ………………………………………………………………………………..

Telephone         : ………………………………………………………………………………..

Email                   : ………………………………………………………………………………..

 

Pihak Kedua diwakili oleh :

Nama                  : Nurman Teguh Novianto

Alamat                : Kompleks Permata Regensi Jl.Durian II Blok H1/No.12 Wanasari Cibitung Bekasi 17520

Telephone         : 021-88329633

Email                   : partnership@vinet.co.id

MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

  1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditanda tangani nya surat perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
  2. Masa berlaku perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun sejak di tanda tanganinya perjanjian ini.
  3. Perjanjian ini bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
  4. Perjanjian ini dapat berakhir jika ada Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan terjadinya perjanjian ini.
  5. Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia akan tetapi bersifat turun temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris para pihak.
  6. Apabila terjadi hal hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian kerjasama ini maka PARA PIHAK wajib memberikan waktu kepada PARA PIHAK selama 1 (satu) tahun untuk melakukan pemindahan perangkat dan infrastuktur.

FORCE MAJEURE

  1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian dan, atau keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK, yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, antara lain sebagai berikut:
    1. Bencana alam,
    2. Fiber optic cut (dan vandalisme),
    3. Wabah penyakit,
    4. Pemberontakan, huru-hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, serta 
    5. Peraturan dan, atau larangan Pemerintah yang tidak dapat dituntut.
  2. Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu atau PARA PIHAK, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap isi Perjanjian apabila hal tersebut terjadi akibat adanya Force Majeure.
  3. Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud Ayat-1 Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
  4. Semua kerugian yang timbul atau diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

KERAHASIAAN

PARA PIHAK berjanji tidak akan mengungkapkan segala bentuk informasi, keterangan dan, atau pernyataan apapun mengenai isi dan pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada Pihak lain manapun.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

  1. Apabila timbul suatu perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
  2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK setuju memilih domisili hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor panitera pengadilan Kota Bekasi.

PENUTUP

  1. Perjanjian ini berlaku serta mengikat. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam bentuk addendum yang tertulis dan ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
  2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi meterai secukupnya dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh Para Pihak.

Bekasi,……………………………………………

     PIHAK PERTAMA,                                                                                                PIHAK KEDUA,

 

 

(______……………______)                                                                                   (Nurman Teguh Novianto)